Dasar hukum pengembangan Kurikulum

No comment 118 views

Dasar hukum pengembangan Kurikulum ini adalah :

  1. Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan PP No 22, 23 Tahun 2006.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Madrasah
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Madrasah
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Kualifikasi Akademik dan Komptensi Konselor
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Madrasah
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas atuan Pendidikan
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Madrasah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Madrasah Menengah Pertama/Madrasah Tsanwiyah(SMP/MTs), Madrasah Menegah Atas/Madrasah Aliyah(SMA/MA), Madrasah Menegah Kejuruan(SMK), Madrasah Dasar LuarBiasa(SDLB), Madrasah Menengah Pertama Luar Biasa(SMPLB), dan Madrasah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
  20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
  21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Madrasah Dasar dan Madrasah Menengah Pertama
  22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
  23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
  24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
  25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013Tentang Sturktur Kurikulum SMP
  27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum
  28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
author
No Response

Leave a reply "Dasar hukum pengembangan Kurikulum"